BABAK BARU AWAL PENDIDIKAN 2018. Oleh: Sayyidi

Dibaca : 640 Pembaca

Sudah menjadi tradisi awal tahun bagi setiap lembaga pendidikan sesuai jenjangnya setelah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diatur oleh kemdikbud bahwa ada sistim zonasi dalam menerima siswa baru[1], ada pagu bagi setiap jenjang pendidikan yang diatur pemerintah, walau pemberlakuan sistim ini hanya bagi lembaga pendidikan negeri diseluruh nusantara indonesia, bagaimana praktiknya? Dalam urusan zona pendaftaran itu mungkin sudah berjalan normal tetapi berpengaruh pada ketentuan pagu yang ditetapkan oleh pemerintah bagi sekolah negeri sehingga bisa berakibat pada inkonsistensi pendidikan negeri pada ketentuan yang ada, semisal waktu PPDB yang sedianya sudah harus ditutup malah belum ditutup dan masih manerima siswa baru. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik pada sistem yang dibuat oleh pejabat berwenang sepertinya hampir setiap pejabat baru memiliki kebijakan politik pendidikan sesuai ciri khasnya, bukan sesuai ciri khas indonesia. Apalagi ada rumor bahwa kebijakan zonasi akan diberlakukan bagi lembaga pendidikan swasta, mungkin tidak akan bermasalah bagi lembaga pendidikan swasta non pesantren, tetapi bagaimana dengan lembaga pendidikan swasta di pesantren? Mungkinkah bisa diterapkan? Untuk menjawab ini perlu difahami bersama bahwa pesantren itu berbasis rakyat bukan hanya berbasis masyarakat, berbasis masyarakat artinya siswa hanya dibatasi oleh jarak zona masyarakat sekitar paling jauh mungkin domisili siswa kurang lebih dua sampai tiga kilometer, sedangkan kalau berbasis rakyat memiliki pengertian bahwa siswanya bisa lintas kota bahkan boleh jadi lintas negara, itulah siswa dilembaga pendidikan pesantren, jika memang demikian bisakah sistim zonasi pendidikan dipesantren diterapkan? P Menteri (Muhadjir Efendy) mungkin perlu ngaji di pesantren agar faham sistim pendidikan di pesantren  sehingga wajar  kalau CNN Indonesia  menyatakan  Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 memicu kekacauan di sejumlah daerah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dianggap sebagai muara kegaduhan walau sebenarnya  sistem zonasi ini mulanya diterapkan sebagai strategi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional. Namun kenyataan di lapangan berkata lain ada beberapa kasus yang terjadi antara lain : Puluhan ribu pendaftar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jawa Tengah menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu alias sebenarnya orang mampu demi diterima di sekolah favorit. Sementara sejumlah sekolah di Solo malah kekurangan murid karena berlokasi jauh dari permukiman penduduk. Hal senada juga diungkapkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang menilai Permendikbud 14/2018 memiliki banyak kelemahan, sehingga menuai banyak masalah, padahal peraturan yang diteken Menteri Muhadjir Effendy pada 2 Mei 2018 itu bertujuan untuk pemerataan pendidikan dan meminimalisir mobilitas siswa ke sekolah tertentu. Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo mengatakan pengertian di sejumlah pasal Permendikbud 14/2018 itu cukup bias, lihat bab III  Bagian Keempat tentang Sistem Zonasi, dijelaskan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat. Apa yang terjadi? Dilapangan tidak  sesuai ketentuan. Lalu kita coba lihat pada Bagian Keenam tentang Biaya di pasal 19 berbunyi, "Pemprov wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan SKTM." Inipun juga tidak maksimal.

Dengan sekian proses panjang yang melelahkan bagi sekolah dalam urusan PPDB dengan berbagai persoalan tidak hanya sekadar sistem rekrutmentnya melainkan dalam urusan pengenalan lingkungan sekolah  harus tunduk  dan patuh pada aturan baru  sebagai turunan kebijakan kementerian pendidikan nasional  yang tertuang dalam surat edaran dirjen dikdasmen tanggal 11 juli 2018[2] yang intinya sebagai berikut :

1.  kegiatan PLS dilaksanakan berpedoman pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan  no 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru.

2.  Dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib mengawasi kegiatan PLS.

3.  Pelaksanaan PLS agar didahului dengan menghadirkan orang tua/wali peserta didik baru di sekolah untuk diberikan penjelasan tentang profil sekolah dan selanjutnya secara simbolis menyerhakan peserta didik baru kepada pihak sekolah.

4.  PLS dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan PLS dan pelaksanaanya diatur oleh satuan pendidikan  menyesuaikan dengan kondisi jam belajar di sekolah.

5.  Kepala sekolah bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam PLS

6.  Apabila dalam PLS terjadi pelanggaran, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya wajib menghentikan kegiatan PLS dan memberikan sanksi sesuai permendikbud no 18 tahun 2016 pasa 7 dan 8.

Jika melihat poin inti   surat edaran ini sangat jelas bahwa kegiatan PLS diatur sendiri oleh satuan pendidikan tanpa harus ada intervensi dari pihak manapun  baik persoalan waktu pelaksanaan,  maupun pihak pihak yang harus dilibatkan sebab redaksi pada surat edaran menyatakan kondisional sesuai dalam teks edaran tersebut. Jadi pihak sekolah bebas menentukan dengan catatan tidak ada unsur kekerasan  dan pelanggaran selama kegiatan PLS berlangsung akan tetapi seyogyanya pihak sekolah melibatkan pihak pihak penting seperti BNN, kepolisian, dinkes, dan jika perlu  BNPT.

Tulisan ini hanya sekadar mengoreksi diri sendiri agar tidak terbawa arogansi emosi pribadi sebagai sebagai pejabat berwenang baik sebagai kepala sekolah, kepala dinas, atau pejabat kementerian pendidikan yang memiliki kebijakan penting dalam dunia pendidikan.



[1] Lihat Permendikbud 14/2018

[2] Lihat surat edaran dirjen dikdasmen nomor 4225/D/TU/2018

Berita Terkait

Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), Dibuka Secara Serentak Oleh Yayasan Kyai Syarifuddin
Penambahan Wawasan Keagamaan, Bagi Calon Alumni SMK Syarifuddin
Pendampingan Ke-3, Pemantapan Hasil Produksi SMK Mini
Eko Hari Cahyono, S. Pd. ; Konsep Kids Zaman Now
Septa Wahyudi: Nilai Lebih Menjadi Guru di Lembaga Pesantren
Manfaatkan Momen Libur KBM dengan Adu Kreasi
Kejar Prestasi dengan Ikuti Lomba Debat English
SMK Syarifuddin Gunakan kesempatan pada Syarifuddin Competition IV
Syarifuddin Competition IV, Tembus Peserta Terbanyak
Drs. H. Fanandri, MM. Lakukan Supervisi Perpanjangan Izin Operasional